Pada malam pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Bhayangkara Polres Maros pada 27 Juni 2026, perhatian saya tertuju pada deretan obor yang menyala di sisi barisan pengurus yang akan dilantik. Semula panitia menyiapkan sepuluh obor sebagai simbol Dasa Darma Pramuka. Namun, hanya sembilan yang tersedia. Beberapa saat sebelum acara dimulai, satu obor padam tertiup angin. Tersisa delapan obor yang tetap menyala.
Saya pun bertanya-tanya, adakah makna angka delapan dalam Gerakan Pramuka? Saya tidak menemukannya. Pikiran saya justru melayang pada konsep Asta Brata, ajaran kepemimpinan dalam Kitab Ramayana yang memuat delapan sifat luhur yang diambil dari alam: bumi, matahari, bulan, bintang, samudra, angin, api, dan air. Delapan unsur tersebut menggambarkan karakter seorang pemimpin yang mampu memberi manfaat, melindungi, dan mengayomi.
Barangkali ini hanya sebuah “cocoklogi”. Namun, esensi Asta Brata terasa begitu dekat dengan tujuan pendidikan kepramukaan, yakni membentuk manusia yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesamanya.
Dalam buku Patah Tumbuh Hilang Berganti dijelaskan bahwa Gerakan Pramuka diberi mandat sebagai wadah pendidikan anak dan pemuda Indonesia di luar lingkungan keluarga dan sekolah, sekaligus dipercaya ikut berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Dari kebutuhan itulah lahir pendidikan kepramukaan berbasis minat dan bakat melalui satuan karya, mulai dari bidang pertanian, teknik, kelautan, dirgantara, hingga kebhayangkaraan.
Sejarah mencatat, pada 17 Juni 1966 dibentuk Kompi Pramuka Bhayangkara, disusul Kompi Pramuka Angkasa, Samudera, dan Taruna Bumi. Pembentukan itu berlangsung di tengah situasi bangsa yang baru melewati gejolak politik pasca-G30S 1965. Sidang Umum IV MPRS bahkan meminta agar pembinaan Gerakan Pramuka disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan nasional saat itu. Dalam konteks tersebut, lahirnya kompi-kompi pramuka dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan pendidikan yang lebih relevan dengan tantangan zaman.
Istilah “Kompi Pramuka” kemudian diubah menjadi Satuan Karya (Saka) dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Tahun 1974 agar tidak menimbulkan kesan sebagai organisasi bercorak militer. Perubahan itu bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan penegasan bahwa Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan karakter, bukan organisasi paramiliter.
Hingga kini terdapat dua belas Satuan Karya yang ditetapkan oleh Kwartir Nasional. Salah satunya adalah Saka Bhayangkara, satuan karya pertama yang dibentuk dan hingga kini tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Tujuan Saka Bhayangkara bukanlah mencetak calon polisi atau aparat penegak hukum. Tujuannya jauh lebih mendasar, yaitu membentuk generasi muda yang berakhlak Pancasila, disiplin, sadar hukum, serta memiliki kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di sinilah letak pentingnya pendidikan kebhayangkaraan. Sebagian besar generasi muda tumbuh tanpa benar-benar memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, hukum sering dipandang sekadar sebagai ancaman atau alat menghukum. Padahal, hukum merupakan kesepakatan bersama yang berfungsi melindungi hak setiap warga negara.
Melalui Saka Bhayangkara, pemahaman itu ditanamkan sejak dini.
Empat krida yang dimiliki Saka Bhayangkara—Krida Ketertiban Masyarakat, Krida Lalu Lintas, Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, serta Krida Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara—sekilas tampak sebagai kumpulan keterampilan teknis. Namun, di balik setiap Syarat Kecakapan Khusus (SKK) tersimpan pendidikan karakter yang jauh lebih mendalam.
SKK Pengetahuan Hukum, misalnya, bukan sekadar menghafal pasal-pasal. Di dalamnya anggota Pramuka belajar mengenai keadilan, tanggung jawab, serta pentingnya menghormati hak orang lain.
Begitu pula SKK Pengatur Lalu Lintas. Yang dipelajari bukan hanya cara mengatur kendaraan, tetapi juga memahami disiplin, keselamatan, keteraturan, serta bagaimana sebuah sistem bekerja demi melindungi kehidupan manusia. Dari pengalaman sederhana itu bisa saja lahir calon perencana transportasi, insinyur perhubungan, atau pemimpin yang mampu membangun tata kelola publik yang lebih baik.
Dalam pidatonya pada Konferensi Kepramukaan Dunia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX pernah menyampaikan bahwa kesetiaan kepada Baden-Powell bukanlah mempertahankan tali-temali, semafor, atau sekadar membawa anak-anak berkemah di hutan. Kesetiaan yang sejati adalah membantu mereka tumbuh menjadi warga negara yang jujur, cakap, setia, dan bertanggung jawab.
Pandangan tersebut tetap relevan hingga hari ini. Satuan Karya bukan sekadar pelengkap organisasi, melainkan jawaban atas pertanyaan besar: bagaimana Gerakan Pramuka tetap hadir dan bermanfaat di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
Anggota Pramuka yang menjalani proses pendidikan di Saka Bhayangkara sesungguhnya memperoleh lebih dari sekadar Tanda Kecakapan Khusus. Mereka memperoleh pengalaman menjadi manusia yang berguna, merasakan bahwa kehadiran mereka mampu memberi manfaat bagi orang lain, sekecil apa pun bentuknya.
Mungkin inilah yang dimaksud Sri Sultan Hamengku Buwono IX ketika menyatakan bahwa tujuan akhir pembangunan masyarakat bukan hanya meningkatkan produksi, melainkan juga menciptakan kehidupan yang harmonis.
Kata Bhayangkara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penjaga atau pelindung dari mara bahaya. Namun, mara bahaya tidak selalu hadir dalam bentuk kejahatan yang kasatmata. Ia dapat berupa lunturnya kesadaran hukum, hilangnya kepedulian sosial, atau tumbuhnya sikap apatis di kalangan generasi muda.
Karena itu, yang sesungguhnya dijaga oleh Saka Bhayangkara bukan hanya keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan nilai-nilai yang memungkinkan kita hidup berdampingan secara damai, tertib, dan saling menghormati.
Pada akhirnya, Saka Bhayangkara bukanlah tempat mencetak polisi, jaksa, hakim, ataupun pengacara. Saka Bhayangkara adalah ruang pendidikan karakter untuk membentuk manusia yang sadar hukum, disiplin, peduli terhadap sesama, serta berani hadir ketika masyarakat membutuhkannya.
Apakah itu yang sedang kita bangun? Saya kira, itulah pertanyaan yang patut terus menyertai setiap langkah pembinaan di Satuan Karya Bhayangkara.
Penulis:
Ardiansyah Hasbi, S.I.P.
Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Maros Masa Bakti 2026–2031.
